DENPASAR, Balifaktualnews.com – Menindaklanjuti Arah Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi serta Kota/Kabupaten se-Bali, bertempat di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Kamis (19/2/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategi untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bali secara terpadu, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan, memperkuat tata kelola pariwisata, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan berlandaskan visi Bali Era Baru.
Gubernur Wayan Koster menegaskan, Presiden RI memberikan perhatian khusus kepada Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, sehingga berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi citra pariwisata harus ditangani secara serius dan terpadu.
“Sesuai Arah Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanannya adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur mencontohkan kondisi di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan volume sampah kiriman pada musim tertentu, khususnya pada bulan Desember hingga Januari akibat arus laut. Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan masyarakat bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen harus terlibat aktif,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan strategi program Pemerintah Provinsi Bali melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali, yang akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas. Program ini bertujuan menjaga ekosistem laut, melindungi keindahan pantai, serta mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik dan internasional.
Selain penanganan sampah, rapat koordinasi juga membahas sejumlah isu strategi lainnya, antara lain penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, pengamanan dan pengamanan, serta pengendalian alih fungsi lahan produktif.
Gubernur Koster menekankan bahwa seluruh kepala daerah di Bali harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga kualitas lingkungan, estetika wilayah, serta keinginan pembangunan Bali.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data indikator makro pembangunan, kondisi Bali menunjukkan pencapaian positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat kemiskinan terbuka 1,45 persen, yang merupakan salah satu yang terendah secara nasional.
Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata agar Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia yang berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali berkomitmen memperkuat sinergi, mempercepat implementasi strategi program, serta memastikan Bali tetap menjadi daerah yang bersih, tertata, aman, dan berdaya saing global.(ger/bfn)