(Berita Faktual Ketut Parwata/Pemred Bali)
Balifaktualnews.com – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi pukulan berat bagi banyak pemerintah kabupaten di Indonesia. Ketika Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong ratusan miliar rupiah, yang terdampak bukan hanya angka dalam APBD, tetapi langsung menyentuh denyut pembangunan daerah, terutama infrastruktur jalan yang paling cepat dirasakan masyarakat.
Di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tekanannya terasa sangat nyata. Kabupaten dengan APBD sekitar Rp2 triliun tersebut harus menerima pemangkasan DAU hingga Rp415 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah menjadi sempit dan banyak program pembangunan harus disesuaikan.
Namun di tengah situasi sulit itu, pemerintah daerah justru menjadi sasaran kritik publik. Jalan rusak menjadi keluhan utama masyarakat. Berbagai kegiatan dan pencapaian pemerintah ikut dibully karena dianggap tidak mampu menjawab permasalahan infrastruktur dasar. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Iswandi, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah memang tidak baik-baik saja. Pemerintah disebut sedang menghadapi keterbatasan besar akibat pemotongan dana pusat.
Tetapi masyarakat sering kali tidak ingin mendengar penjelasan teknokratis. Masyarakat hanya melihat hasil di lapangan. Ketika jalan rusak tidak diperbaiki, pemerintah akan tetap dianggap gagal, seberapa berat pun tekanan anggaran yang dihadapi.
Di saat yang sama, kondisi menarik justru terlihat di Karangasem. Kabupaten paling timur di Bali sebenarnya mengalami tekanan fiskal yang tidak kalah beratnya. Pemangkasan TKD juga mencapai sekitar Rp202 miliar. Nilai yang sangat besar untuk daerah dengan kondisi geografis luas dan kebutuhan infrastruktur tinggi.
Namun di tengah keterbatasan APBD yang mencapai Rp1,7 triliun, Pemerintah Kabupaten Karangasem tetap bergerak. Bupati I Gusti Putu Parwata bersama Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa tetap menargetkan perbaikan 32 titik jalan setiap tahun. Sejumlah ruas jalan mulai diperbaiki secara bertahap meskipun kondisi fiskal sedang ditekan.
Perbandingan ini menunjukkan satu hal penting: krisis anggaran memang bisa memperlambat pembangunan, tetapi cara pemerintah merespons tekanan yang menentukan penilaian publik. Ada daerah yang tenggelam dalam alasan fiskal, ada pula yang mencoba tetap bergerak meski kemampuan terbatas.
Masyarakat sebenarnya memahami bahwa kondisi ekonomi daerah sedang tidak mudah. Tetapi masyarakat membutuhkan tanda bahwa pemerintah tetap hadir dan bekerja. Sebab dalam situasi sulit, yang paling dibutuhkan bukan sekadar penjelasan tentang anggaran, melainkan keberanian menentukan prioritas dan menunjukkan kerja nyata.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli berapa besar DAU yang dipangkas. Yang mereka lihat sederhana: apakah pemerintah masih mau turun memperbaiki jalan yang mereka lewati setiap hari, atau justru sibuk menjelaskan alasan mengapa semuanya tidak bisa dikerjakan.***
About the Author
