KARANGASEM, Balifaktualnews.com — Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan akan memfokuskan penggunaan anggaran pada prioritas program masyarakat di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa saat membacakan jawaban Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Karangasem atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (14/10).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, Pandu Prapanca menjelaskan bahwa menurunnya pendapatan transfer pusat berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemkab Karangasem akan lebih memusatkan dan efisien dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita menyadari kondisi fiskal daerah tahun 2026 akan menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, belanja harus diarahkan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan UMKM. pegawai juga akan mengendalikan agar tidak membebani struktur APBD,” ujar Pandu Prapanca.
Pandu menambahkan, strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Pemkab Karangasem akan memperkuat pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel.
“Dalam situasi fiskal yang menantang ini, kita perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan publik. Pengawasan anggaran harus diperkuat, dan setiap program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Terkait rencana penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara, Pandu menyebut pemerintah setuju untuk melakukan kajian ulang mengingat keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer pusat.
“Kami akan mencermati kembali rencana penyertaan modal. Prioritas saat ini adalah memastikan program pelayanan dasar tetap berjalan optimal meskipun fiskal daerah mengalami pengetatan,” tegasnya.
Sidang paripurna tersebut juga menyoroti perlunya transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah.
Pandu menegaskan peningkatan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar 5,93 persen disusun realistis dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan nasional tanpa menambah beban pajak masyarakat.
“Seluruh rencana program dalam APBD 2026 disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya. (tio/bfn)
About the Author
