KARANGASEM, Balifaktualnews.com – Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika bersama Wakil Ketua DPRD Karangasem, Kadek Wiesya Kusmiadewi dan anggota Komisi I melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem, Selasa (6/1). Kunjungan tersebut dipusatkan pada penelusuran keberadaan serta kejelasan status aset milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dinilai masih menyisakan persoalan.
Dalam sidak itu, DPRD menganalisis sejumlah aset daerah yang dilaporkan bermasalah, terutama setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait administrasi dan status kepemilikan aset. Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, menegaskan langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah memiliki kejelasan hukum dan tercatat dengan benar.
Menurut Suastika, permasalahan aset tidak hanya keberadaannya secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan regulasi dan tata kelola. Ia menyebut, DPRD saat ini tengah mengumpulkan data lengkap, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, guna mencegah potensi peradilan hukum di kemudian hari. Bahkan, DPRD berencana membentuk panitia khusus (pansus) aset untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Masalah aset ini harus segera dituntaskan karena berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD). Jika dikelola dengan baik, aset-aset ini seharusnya bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengakui masih terdapat sejumlah aset pemerintah daerah yang statusnya belum jelas dan belum tercatat dengan baik, sehingga menjadi temuan BPK. Ia menjelaskan, lemahnya pencatatan dan pengamanan aset secara administratif maupun fisik menjadi salah satu penyebab munculnya masalah tersebut.
Ke depan, BPKAD berkomitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh dengan menerapkan sistem pencatatan berbasis elektronik melalui E-BMD. Dengan sistem ini, diharapkan seluruh aset daerah dapat terdata secara akurat dan dikelola lebih optimal. “Sebenarnya cukup banyak aset yang berpotensi menghasilkan dan bisa meningkatkan PAD. Aset-aset tersebut saat ini tercatat di masing-masing OPD sebagai pengguna, dan akan kami koordinasikan lebih lanjut agar pengelolaannya lebih maksimal,” tutupnya. (ger/bfn)
About the Author
