KARANGASEM, Balifaktualnews.com — Rapat Paripurna DPRD Karangasem, Senin (6/4), tak sekadar menjadi agenda formal penyampaian LKPJ 2025. Forum ini berubah menjadi ruang evaluasi tajam sekaligus penegasan arah pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Wayan Suastika bersama jajaran pimpinan dewan, dengan sorotan utama pada kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum optimal akibat kapasitas anggaran yang terbatas.
Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa yang membacakan pidato Bupati Karangasem memaparkan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Sementara itu, belanja daerah melampaui Rp1 triliun dan pembiayaan daerah berada di kisaran Rp168 miliar. Angka tersebut menunjukkan pergerakan positif, namun dinilai belum cukup kuat untuk mendorong percepatan pembangunan secara signifikan.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah tetap mencatat sejumlah pencapaian. Mulai dari penghargaan nasional di bidang bantuan hukum (Posbakum), peringkat dua nasional dalam pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), hingga penghargaan dari BNN dan pengakuan atas kualitas pelayanan publik. Kinerja organisasi perangkat daerah juga menunjukkan tren membaik, dengan RSUD meraih kategori sangat baik, juga
Dinas Sosial dan Disdikpora masuk kategori baik. Namun, pencapaian tersebut tidak membuat pemerintah berpuas diri. Dalam pidatonya, Wabup Pandu menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan terhadap kritik. “Kami ingin membangun kebersamaan. Kritik dari DPRD sangat kami ingat sebagai pengingat agar kami tetap waspada dan tidak keluar dari jalur,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, ia menyampaikan sikap tegas pemerintah daerah terkait kebijakan fiskal. “Kami tidak ingin Karangasem menjadi ‘pengemis’ dalam menentukan arah anggaran. Yang kami dorong adalah kedaulatan politik pembangunan antara Bali Timur dan Bali Selatan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Wayan Suastika menegaskan bahwa lembaganya akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. “LKPJ ini bukan sekedar laporan, tapi bahan evaluasi bersama. Kami di DPRD siap mengawal, mengkritisi, sekaligus mendukung program yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengingat ego sektoral demi kepentingan yang lebih besar. “Sinergi yang sudah terbangun harus diperkuat. Jangan sampai ego sektoral justru menghambat langkah kita untuk membawa Karangasem ke arah yang lebih maju dan mandiri,” tandasnya.
Dengan nada yang kian tegas, rapat paripurna ini menegaskan satu pesan utama: Karangasem tidak ingin terus bergantung. Di tengah keterbatasan, daerah ini memilih memperjuangkan kedaulatan anggaran demi masa depan yang lebih mandiri dan berdaya saing. (tio/bfn)
About the Author
