KARANGASEM, Balifaktualnews.com – Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta melonjaknya SILPA menjadi sorotan utama DPRD Karangasem dalam Sidang Paripurna Istimewa, Senin (20/4), saat evaluasi LKPJ Bupati 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika dan dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Gus Par) itu mengupas tajam kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui juru bicara I Nengah Sulandra, DPRD menegaskan dua persoalan krusial yang dinilai menghambat optimalisasi fiskal daerah, yakni kebocoran pendapatan MBLB dan tingginya SILPA.
DPRD mencatat, dari potensi pendapatan MBLB sebesar Rp104 miliar, realisasi yang masuk hanya sekitar Rp80 miliar. Selisih tersebut dinilai sebagai indikasi kuatnya kebocoran yang belum tertangani secara serius. Padahal tahun 2024 pedapatan dari MBLB 103, 2mliar.
“Pendapatan MBLB masih jauh dari optimal. Target tidak tercapai, kebocoran tinggi, dan pengawasan harus diperketat. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegas Sulandra di hadapan sidang.
Selain itu, DPRD juga menyoroti munculnya SILPA sebesar Rp146 miliar di tengah defisit anggaran Rp55 miliar. Kondisi ini disebut sebagai anomali yang mencerminkan lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran.
“SILPA yang besar menunjukkan anggaran belum terserap maksimal. Uang mengendap di bank, sementara kebutuhan pembangunan masih banyak yang belum terjawab,” lanjutnya.
DPRD menilai, persoalan MBLB dan SILPA saling berkaitan dalam menggambarkan tata kelola keuangan daerah yang belum sehat. Di satu sisi potensi pendapatan bocor, di sisi lain anggaran yang tersedia justru tidak terserap optimal.
Untuk itu, DPRD mendorong langkah-langkah konkret berupa digitalisasi menyeluruh pada sistem pengumpulan MBLB guna menutup lubang kebocoran, sekaligus memperkuat pengawasan lintas sektor di lapangan. Transparansi data produksi dan distribusi material galian dinilai krusial untuk memastikan akurasi penerimaan daerah.
Selain itu, percepatan proses tender dan pengaturan perencanaan anggaran disebut sebagai kunci untuk menekan SILPA. DPRD menekankan agar setiap OPD lebih disiplin dalam menjalankan program, sehingga tidak ada lagi anggaran yang menumpuk tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.
“Harus ada keberanian melakukan pembenahan total. Potensi PAD jangan bocor, dan anggaran yang ada harus benar-benar bekerja untuk rakyat,” tandas Sulandra.
DPRD juga mengingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada lemahnya kemandirian fiskal daerah serta terhambatnya pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. (tio/bfn)
About the Author
