KARANGASEM, Balifaktualnews.com – Ambisi kemandirian fiskal Kabupaten Karangasem masih jauh dari kenyataan. Di tengah dorongan kuat pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem dinilai masih stagnan dan belum menunjukkan lonjakan signifikan.
Target PAD tahun 2026 yang dipatok Rp511 miliar justru mengungkap fakta lain. angka tersebut belum cukup untuk membawa daerah ini keluar dari ketergantungan fiskal.
Ketua Pansus Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, secara terbuka mengakui bahwa Karangasem membutuhkan hampir dua kali lipat dari target saat ini untuk benar-benar mandiri.
“Kalau dihitung dari kebutuhan riil, Karangasem baru bisa dikatakan aman ketika PAD sudah mendekati Rp1 triliun. Artinya, kita masih sangat jauh,” ungkap Sumardi usai rapat koordinasi dengan BPKAD, Selasa (14/4).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana upaya optimalisasi PAD selama ini benar-benar berjalan efektif?
Sejumlah potensi pendapatan yang dinilai belum maksimal. Mulai dari sektor pajak daerah hingga retribusi, masih ditemukannya celah dalam pengelolaan dan pemungutan yang berdampak pada belum optimalnya penerimaan daerah.
Sumardi menegaskan, tanpa inovasi dan langkah konkret dari organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, target peningkatan PAD hanya akan menjadi angka di atas kertas.
“Ini bukan sekedar soal target, tapi soal keseriusan menggali potensi. Kalau tidak ada perubahan cara kerja, mustahil tercipta hasil yang signifikan,” tegasnya.
Lebih jauh lagi, persoalan klasik seperti rendahnya pemenuhan wajib pajak juga menjadi tantangan tersendiri. Pendekatan yang maksimal belum dinilai menjadi salah satu penyebab potensi pendapatan belum sepenuhnya masuk ke kas daerah.
“Kita harus berani mendekati wajib pajak, memastikan mereka patuh. Karena dari situlah kekuatan keuangan daerah dibangun,” tambahnya.
Menurut Sumardi, dengan tekanan regulasi pusat yang semakin kuat, Karangasem kini berada di persimpangan. Berbenah dan mengejar ketertinggalan, atau tetap bertahan dengan kondisi yang berisiko memperpanjang ketergantungan fiskal.
“Jika tidak ada langkah terobosan dalam waktu dekat, target kemandirian fiskal tidak hanya sulit dicapai—tetapi bisa semakin menjauh,” tutup Sumardi. (tio/bfn)
About the Author
