BULELENG, Balifaktualnews.com – Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) menggelar diskusi akhir tahun 2025 di Jalan Krisna Beach, Singaraja, pada Selasa (16/12/2025). Forum ini menjadi ruang strategis mempertemukan pemerintah daerah dengan jurnalis serta berbagai komponen masyarakat untuk membahas percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng.
Diskusi yang mengangkat tema “Strategi Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Buleleng” dihadiri langsung Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, Sekda Buleleng Gede Suyasa, serta komponen masyarakat.
Presiden KJB, Putu Nova A. Putra dalam acara pembukaan menyampaikan, diskusi akhir tahun ini menjadi forum penting bagi publik, termasuk insan pers, untuk menyampaikan aspirasi dan masukan strategi bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan, KJB tidak hanya berperan meningkatkan literasi informasi, tetapi juga menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat.
“Diskusi akhir tahun 2025 ini merupakan forum penting bagi publik termasuk bagi jurnalis untuk menyampaikan aspirasi dan masukan strategi kemajuan daerah. Kami tidak hanya mengedepankan literasi kepada masyarakat, tetapi juga menampung aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Putu Nova menunda ketergantungan Buleleng terhadap dana transfer pusat yang ke depan berpotensi mengalami pemangkasan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya strategi pembiayaan alternatif agar pembangunan daerah tetap berjalan.
“Selama Buleleng mengandalkan transfer pusat, sementara kita mendengar dana transfer akan dipotong. Harapannya pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada pusat, tetapi ada strategi lain, misalnya kerja sama dengan swasta,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan. Menurutnya, ketersediaan anggaran harus diiringi dengan kesiapan SDM agar pembangunan Buleleng berjalan optimal.
Sementara itu, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengapresiasi peran KJB yang dinilainya konsisten berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng, sekaligus menjalankan kontrol fungsi melalui kritik yang konstruktif terhadap mewujudkan pembangunan.
“Komunitas ini selalu membuat berita, berkolaborasi dengan Pemkab Buleleng, menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, sekaligus mengkritisi hal-hal yang memang harus dibenahi. Mengkritisi itu bukan sentimen, tapi bagian dari perbaikan,” tegas Sutjidra.
Sutjidra menilai tema diskusi sangat relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Di tengah efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer serta bagi hasil pajak, Buleleng dihadapkan pada tantangan berat sebagai kabupaten terluas di Bali dengan jumlah penduduk besar dan angka kemiskinan tertinggi.
“Untuk menuntaskan persoalan ini, harus ada celah fiskal. Faktanya, fiskal Buleleng saat ini sangat rendah, bahkan terendah di Bali. Artinya kemampuan berbelanja dan membangun juga sangat terbatas,” ungkapnya.
Sutjidra memaparkan, salah satu persoalan utama adalah tingginya belanja pegawai yang belum ideal. Dari ketentuan pengeluaran wajib, belanja pegawai seharusnya maksimal 30 persen, namun di Buleleng sempat mencapai 47 persen. “Setelah evaluasi dengan TAPD, salah satu langkah yang kami ambil adalah pemotongan TPP. Keputusan ini sangat berat,” ujarnya.
Di sisi peningkatan SDM, Sutjidra mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buleleng masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk rata-rata lama sekolah yang belum optimal. “Dengan SDM yang berkualitas, pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Langkah konkretnya, Pemkab Buleleng melakukan lobi ke pemerintah pusat hingga berhasil mendapatkan program revitalisasi 59 sekolah dengan pembiayaan hampir 50 persen dari pusat. Selain itu, Pemkab juga merintis pengembangan pendidikan vokasi di Universitas Panji Sakti (Unipas). “Pendidikan vokasi sangat dibutuhkan terutama di bidang kesehatan, agar lulusannya siap pakai dan langsung terserap,” jelas Sutjidra.
Diskusi KJB tersebut diharapkan menjadi ruang dialog berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat, sekaligus melahirkan gagasan strategi untuk memperkuat pembiayaan dan kualitas SDM demi percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng. (tya/bfn)
About the Author
