DENPASAR, Balifaktualnews.com – Transformasi pemerintahan digital terus didorong secara nasional. Bali menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan masuk dalam tahap percepatan implementasi Government Technology (GovTech), termasuk uji coba digitalisasi bantuan sosial berbasis Infrastruktur Digital Publik (DPI).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, dalam rapat di Gedung Kertha Sabha, Kamis (26/2), menegaskan bahwa percepatan digitalisasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Transformasi ini diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, terutama penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terverifikasi melalui sistem data terintegrasi.
DPI mencakup identitas digital, sistem pembayaran digital, serta pertukaran data yang aman. Melalui ekosistem tersebut, layanan perizinan usaha berbasis OSS diharapkan semakin efisien, sistem e-katalog dan e-budgeting kian transparan, serta tata kelola penerimaan negara lebih akuntabel. Secara nasional, ratusan kabupaten/kota ditargetkan terintegrasi dalam sistem bantuan sosial digital hingga Oktober mendatang.
Dalam forum itu, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menyatakan kesiapan daerahnya mendukung penuh penerapan GovTech. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar adaptasi teknologi, melainkan strategi mempercepat pelayanan publik dan memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan.
Bupati hadir didampingi Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta. Turut hadir Gubernur Bali, Wayan Koster, yang menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali mengawal percepatan transformasi digital di seluruh kabupaten/kota.
Bagi Karangasem, implementasi GovTech dipandang sebagai langkah strategi untuk membatasi birokrasi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menghadirkan layanan publik yang lebih cepat dan presisi. Kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah diharapkan menjadi penguatan daya saing daerah di era digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis tata kelola yang modern dan bersih. (tio/bfn)