DPRD Buleleng Bahas Ranperda Pencabutan Lima Perda Bidang Pemerintahan Desa

Buleleng, BalifactualNews.com – Panitia Khusus (Pansus) iii DPRD Kabupaten Buleleng Melaksanakan Rapat Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pencabrutan Lima Peratur Daerah (Perda) Bidang PEMERINPIPAT DUERAH (Perda) Di DIGIPIPAT DAERAH (PerDA) DIDANG PEMERANPAT DAERAH (PERDA) BIDANG PEMERANPAT DIDANG (PERDA) DIDANG DIRONPAT DAERAH (PERDA) DIRIPAT DAERAH (PERDA) DIGIRAN (PERDA) Buleleng, Pada Senin (15/9/2025).

Rapat Dipimpin Oleh Ketua Pansus III Wayan Teren, Sh Dan Dihadiri Oheh Anggota Pansus III, Tim Ahli DPRD Buleleng, Serta Perwakilan Dari Dinas Pemberdaya Masakat Bulaten (PMD), Bagian Hukum Setda Setda Pemberdaya MASYARAKAT DAN DESA.

Dalam Paparanyaa, Ketua Pansus III Menjelaskan Bahwa Pembahasan Ranperda Ini Merupakan Tindak Lanjut Dari Hasil Rapat Internal Dan Koordinasi Demat Pihak Eksekutif Yang Telah Dilakan SeBelumnya. Disepakati Bahwa Lima Perda Yang DiMaksud Suda Tenjak Sesuai Lagi Delangan Perkembangan Regulasi Dan Perlu Segera DiCabut.

Kelima perda tersebut adalah Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa, Perda No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa, Perda No. 13 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Delangan Pihak Ketiga Serta Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Milik Desa (Bumdes)

Wayan Teren Menegaska Bahwa Kelima Perda Tersebut Pada Awalnya Disusun Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang desa, Yang Kini Suda Tenjia Berlaku Karena Telah Dicabut Dan Digantikan oleh PP No. Undang-Lundang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. “PENCABUTAN PERDA-PERDA INI PENTING UNTUK KEPASTIAN HUKUM SERTA MENYESUIANAGAN PERATURAN PERUNDANG-LIPAN YANG TERBARU. Pusat, ”Ujar Wayan Teren.

PENSGUTAN PENSGUTAN INI, DIHARAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG MEMILIKI LANDASAN HUKUM LEBIH KUAT DAN TERKINI DALAM MENYELENGGARANA URUSAN PEMERINTAHAN DESA, SEJALAN DESGAN SEMANGATI BIROKRASI DANAN PEMBANGUNAN. SEJUMAN PEMBANGUPelan. (Tya/bfn)