BULELENG, Balifaktualnews.com – DPRD Kabupaten Buleleng memastikan jaminan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM, saat memimpin rapat koordinasi terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kabupaten Buleleng, yang diselenggarakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, pada Senin (5/1/2026).
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM, menegaskan DPRD akan melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan. “Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, kami akan terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, mengingat persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD juga mendorong masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan dan memutakhirkan data yang dimiliki, mengingat adanya pengalihan segmen kepesertaan BPJS Kesehatan, dari PBI daerah ke segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang iurannya dibiayai oleh perusahaan tempat bekerja. Optimalisasi data ini dinilai penting agar kepesertaan BPJS Kesehatan tepat sasaran serta tidak menimbulkan beban anggaran yang tidak semestinya bagi pemerintah daerah.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor dalam memastikan validitas data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan serta keinginan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. (tya/bfn)
About the Author
