DENPASAR, Balifaktualnews.com – Kasus Atlet panahan Bali, RM. Gusti Fazli Kertinegoro yang tidak diberangkatkan ke Event Panahan di Gwangju, awal bulan September 2025 lalu akhirnya berlanjut ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
Seperti yang diungkapkan ayah Gusti Fazli Kertinegoro yakni Infithar Fajar Putra, pada pertemuan 12 Agustus 2025 lalu antara orang tua atlet tersebut di sekretariat PB. PERPANI di Jakarta, ayah Gusti, Infithar Fajar Putra (saat itu ditanyakan oleh Sekjen) apa yang diinginkan?.
Disampaikan, apabila Atlet DIY berinisial ADP tidak jadi diangkat ke event di Gwangju maka persoalan dianggap selesai. Namun jika ADP tetap dipaksakan diberangkatkan ke acara di Gwangju maka persoalan akan berlanjut ke BAKI.
“Ternyata atlet ADP tetap diminta berangkat, diduga Sekjen mendapat masukan yang salah dari oknum PB.PERPANI,” tutur Fajar Putra di Denpasar, Jumat (31/10/2025).
Muncul pertanyaan, Mengapa ADP tidak layak untuk berangkat?. Dasarnya, karena atlet ADP memang tidak lolos seleksi Pelatnas SEA Games 2025 yang diadakan sebanyak 2 kali.
“Kebetulan Atlet ADP diberikan wild card tidak ikut seleksi Tahap 1, akan tetapi ikut langsung seleksi di Seleknas Tahap 2, dan tidak lolos,”tambah FajarPutra.
Dipaparkan pria yang juga Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Perpani Bali itu, dari 8 atlet yang ikut seleksi Tahap 2, diambil 4 atlet dan atlet ADP berada di peringkat ke 7, sementara Gusti Fazli (atlet Bali pada posisi ke 3).
Dengan demikian memang seharusnya ADP tidak masuk dalam Tim Pelatnas SEA Games XXXIII tahun 2025 di Thailand. “Sistem seleksi PB.Perpani harus menjadi contoh kepada Pengprov Perpani maupun Pengkab/Kota PERPANI,” tegasFajar Putra.
Diuraikannya, dalam hal ini oknum Pengurus PB. PERPANI yang diduga menyalahgunakan kewenangannya, karena atlet yang nyata-nyata tidak lolos seleksi namun tetap dipanggil untuk ikut memperkuat Timnas.
“Akibatnya akan berakibat fatal.Contohnya, Pengprov mengadakan seleksi Tim PON, kemudian atlet yang tidak lolos seleksi tiba-tiba namanya tetap muncul memperkuat Tim PON Provinsinya.
Demikian juga pembentukan Tim Porprov Kabupaten/Kota seperti itu juga. Nanti pengurusnya bisa beralasan, PB. PERPANI juga seperti itu? Atlet tidak lolos Seleksi tetap bisa masuk di Pelatnas.
Hal ini dinilainya sangat berbahaya, karena dirusak oleh oknum Pengurus PB. PERPANI adalah sistem yang mendasar. “Peraturan di Panahan sangat ketat, atlet saja apabila ketahuan curang, menaikan skor, langsung di diskualifikasi dari kejuaraan. Hal ini semata-mata untuk menjunjung tinggi sportivitas dan melatih kejujuran.,s ehingga Pengurus yang justru mengajar untuk melakukan tidak jujur harus didiskualifikasi juga, bahkan hukumannya harus lebih berat. Tidak boleh menjadi pengurus di Panahan pada jangkauan manapun, selamanya,” pungkas Fajar Putra. (ena/bfn)
About the Author
